jurnal 1

judul : strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan di proinsi Riau

penulis : Asmara Hendra Komara, Dosen STIE pelita Indonesia, Pekanbaru

jurnal teroka vol. 10 no.2 Agustus 2010

Dalam latar belakang penulisan, penulis mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lagi kesempatan kerja. Masalah lain menurut Rektor IPB, Ahmad Ansori Matjik (2006) yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Pemerintah provinsi Riau dalam menanggulangi kemiskinan telah menggulirkan program K2I (kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur) yaitu suatu program untuk pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, dan pemenuhan penyediaan infrastruktur. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang complex dan multi dimensional, maka diperlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

Dalam rumusan masalah, penulis menuliskan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi Riau dalam upaya menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam tujuan dan manfaat penelitiian, dituliskan bahwa tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah provinsi Riau dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di daerah pedesaan.

Dalam tinjauan pustaka, kemiskinan diartikan sebagai suatu standar tingkat yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pakis, 2009). Pendapat para ahli dalam memandang kemiskinan berbeda – beda. Namun secara garis besar kemiskinan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, yang biasa disebut kemiskinan cultural

2. Kemiskinan timbul akibat adanya ketidak adilan dalam pemilihan factor produksi dalam masyarakat. Atau biasa disebut kemiskinan structural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi.

3. Kemiskinan disebabkan oleh kekurangberuntungan. Misalnya fisik yang lemah, kerentaan, keterisoliran, dan ketidakberdayaan.

Dalam metodologi penelitian, penulis mencoba untuk memberikan gagasan sebagai solusi dan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Hasil dan pembahasan penulis, sebagai berikut :

Kemiskinan sebagai masalah multidimensional, diperlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Telah banyak program yang dilaksanakan, diantaranya :

1. Sejak tahun 1993 pemerintah meluncurkan program IDT (Inpres Desa Tertinggal)

2. Tahun 1995 pemerintah melanjutkan dengan program P3DT dengan menitik beratkan membangun infrastruktur pedesaan.

3. Tahun 1998 pemerintah menggulirkan program PPK

Belakangan ini program – program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 kluster yaitu :

1. Memberikan perlindungan social dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan

2. Pemberdayaan bagi masyarakat miskin

3. Perkuatan usaha mikro

Implementasi program telah berdampak positif dan negative terhadap masyarakat miskin namun secara nyata pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskina. BPS menyatakan bahwa sampai dengan maret 2009 jumlah penduduk miskin di tanahair mencapai 32,53 juta jiwa atau 14,15% dari total penduduk, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 34,96 juta jiwa pada tahun 2009 kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,43 juta jiwa, hamid (2009)

Provinsi Riau di tahun 2009 masih menyisakan penduduk miskin sebanyak 527.490 jiwa atau 9,48% dari total penduduk Riau yang berjumlah 5.189.154 jiwa (Bappeda provinsi Riau, 2009). Pegangguran menjadi salah satu factor penyebab kemiskinan, namun demikian bukanlan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam tingkat kemiskinan, hal ini sesuai hasil penelitian dikota Yogyakarta (FE, UII, 1999) menunjukkan pengangguran hanya memberikan kontribusi sebanyak 3,32% dari total kemiskinan (hamid, 2009)

Untuk itu telah ditetapkan arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

a. Pelaksanaan otonomi desa dengan target utama pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dipedesaan meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi dan pengawasan

b. Pemberdayaan ekonomi dan penguatan perekonomian desa.

c. Mendekatkan dan memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan akses dan infrastruktur terutama akses modal

d. Meningkatkan peran pemerintah kecamatan dan desa dalam pengawasan dan pemantauan terhadap kelancaran program pemberdayaan ekonomi desa.

Dengan mengacu kepada arah penanggulangan kemiskinan dan diharapkan penduduk miskin riau tahun 2014 bisa ditekan hingga 6,99% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Kesimpulan dan saran :

Kesimpulan :

a. Pemerintah provinsi Riau dalam menanggulangi kemiskinan telah menetapkan arah kebijakan untuk dijalankan dan menargetkan dapat menekan angka kemiskinan hingga 6.99% dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2014

b. Pemenuhan penyediaan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan sejalan dengan program K2I

Saran :

a. Untuk percepatan tingkat angka kemiskinan dipedesaan sebaiknya semua stakeholders secara bersama-sama dengan system “keroyokan” menangani penanggulangan kemiskinan dibidang masing-masing

b. Perlu koordinasi program yang baik yang datangnya dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s